Korupsi dan nepotisme dalam politik Indonesia memang menjadi tantangan besar dalam mewujudkan good governance di negara kita. Kedua hal ini seringkali menjadi akar dari berbagai masalah yang terjadi di pemerintahan, mulai dari lambatnya pembangunan hingga merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Menurut Transparency International, Indonesia masih terus berjuang dalam memerangi korupsi. Indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2020 berada di posisi 37 dari 180 negara, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang serius di tanah air. Ketua Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko, menyatakan bahwa “Korupsi telah mengakar dalam struktur politik dan birokrasi Indonesia, dan hal ini menjadi hambatan besar dalam menciptakan good governance di negara ini.”
Selain korupsi, nepotisme juga menjadi masalah yang tak kalah meresahkan. Praktik nepotisme di berbagai level pemerintahan seringkali merugikan negara dan masyarakat. Menurut pengamat politik, Bima Arya, “Nepotisme dalam politik Indonesia telah menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Banyak pejabat yang lebih memilih mempromosikan keluarga dan kerabat daripada orang-orang yang berkompeten, hal ini tentu merugikan negara dalam jangka panjang.”
Untuk mewujudkan good governance, langkah-langkah tegas harus segera diambil. Pemberantasan korupsi dan nepotisme harus menjadi prioritas utama pemerintah. Masyarakat juga perlu terus mengawasi dan mengkritisi setiap tindakan koruptif dan nepotistik yang terjadi di sekitar mereka.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh mantan KPK, Teten Masduki, “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menegakkan good governance di Indonesia. Korupsi dan nepotisme bukanlah masalah kecil yang bisa diabaikan, melainkan musuh bersama yang harus segera kita lawan bersama-sama.” Hanya dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi, kita bisa bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih baik, tanpa korupsi dan nepotisme dalam politik.